Rabu, 06 Oktober 2010

Bung Karno, TNI, dan Nuklir

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=26117
 
2010-10-05
Bung Karno, TNI, dan
Nuklir

Oleh : Markus Wauran

Dalam
suasana memperingati HUT ke-65 TNI, 5 Oktober 2010, patut kita merenung sejenak
kehadiran TNI dalam proses sejarah bangsa terkait dengan sosok Bung Karno
sebagai Presiden I Republik Indonesia. Setelah Bung Karno memproklamirkan
Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, pada sidang PPKI 22 Agustus 1945,
dibentuk Badan Keamanan Rakyat disingkat BKR, kemudian diumumkan tanggal 23
Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno.
BKR, baik di pusat maupun di daerah
berada di bawah wewenang KNIP dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah Presiden
sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang. BKR juga tidak di bawah koordinasi
Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat, agar
tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan
menghadapi Sekutu.
Akhirnya melalui Dekrit Presiden Soekarno 5 Oktober 1945
(tanggal mana ditetapkan dan diperingati sebagai hari Kelahiran TNI), BKR
dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tanggal 7 Januari 1946, TKR
berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat; Kemudian pada 24 Januari 1946,
dirubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia.
Karena saat itu di
Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara
Republik Indonesia, maka pada 6 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan
keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan
bersenjata dan menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penyatuan itu terjadi
dan diresmikan pada 3 Juni 1947. Itu sekilas peranan Bung Karno tentang
pembentukan TNI.
Kemudian dalam proses konsolidasi TNI, berbagai ujian dan
tantangan dihadapi TNI baik itu datang dari dalam maupun dari luar yang
mengancam eksistensi Negara Merdeka, eksistensi Pancasila.
Berbagai ujian
dan tantangan semuanya bisa teratasi, baik melalui operasi militer maupun
melalui perundingan dengan tetap mengacu pada lestarinya Pancasila sebagai
ideologi, falsafah dan dasar negara, serta tetap utuhnya NKRI. Keberhasilan
semua ini tidak terlepas dari kepiawaian kepemimpinan Bung Karno yang brilian
dan berwibawa. Namun, dibalik keberhasilannya, Bung Karno juga pernah mengalami
pembangkangan dari pasukan TNI yang terkenal dengan Peristiwa 17 Oktober 1952.
Bung Karno juga pernah terancam nyawanya melalui penembakan di Cikini,
penembakan di Istana dan percobaan pembunuhan lainnya.Tapi semua peristiwa itu
membuat Kepemimpinan Bung Karno makin kuat, disegani dan
ditakuti.

Indonesia Disegani
Prestasi lain yang diukir Bung Karno yang
tidak terlupakan bagi keluarga besar TNI bahkan seluruh anak bangsa ialah
kemampuan dan keberhasilannya membangun TNI baik Angkatan Darat, Laut dan Udara
menjadi kekuatan tempur yang disegani dan ditakuti di-Asia Tenggara pada awal
tahun 1960-an, sehingga tidak ada negara yang berani melanggar wilayah
perbatasan RI, apalagi mencoba mengambil kepulauan milik RI. Terlepas dari
berbagai kelemahan Bung Karno, namun dari berbagai pemikiran genius, keberanian,
prestasi dan kenangan atas Bung Karno termasuk membangun TNI yang maju, modern,
kuat, kokoh dan perkasa.
Ada satu keputusan Bung Karno yang merupakan
terobosan visioner yang bernilai sangat strategis bagi kemajuan bangsa ke depan
yang tidak diketahui banyak orang. Keputusan yang memiliki nilai visioner dan
strategis ke depan tersebut adalah diresmikannya Reaktor Nuklir pertama di
Indonesia pada tahun 1965 di Bandung untuk tujuan damai demi kesejahteraan
rakyat Indonesia. Reaktor Nuklir tsb bernama TRIGA MARK II. TRIGA singkatan dari
Training, Research, Isotopes, General Atomics. Reaktor TRIGA berarti reaktor
yang berfungsi untuk latihan, penelitian, menghasilkan isotop yang disain dan
manufakturnya oleh General Atomics dari Amerika Serikat. Sampai saat ini di
kawasan Nuklir Bandung d isamping terdapat Reaktor Nuklir TRIGA Mark II, juga
telah dibangun berbagai fasilitas seperti Pusat Teknologi Nuklir Bahan dan
Radiometri, Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi, Produksi Isotop dan Senyawa
Bertanda dan Klinik Kedokteran Nuklir yang pertama di-Indonesia sebagai embrio
berdirinya unit kedokteran nuklir di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Pembangunan
Reaktor Nuklir Pertama itu mengilhami para penerus Bung Karno untuk membangun
dan melengkapi berbagai fasilitas termasuk pembangunan SDM yang menguasai IPTEK
Nuklir. Yang paling berkesan ialah pada era Presiden Soeharto yang berhasil
membangun Kawasan Nuklir Pasar Jumat Jakarta Selatan (dimulai 1966), Reaktor
Nuklir Kartini di Yogyakarta( 1976), dan Reaktor Nuklir Siwabessy di Serpong
(1987) kemudian diikuti dengan pembangunan berbagai fasilitas modern yang
semuanya disiapkan untuk mendukung pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga
Nuklir) di-Indonesia.
Presiden Soeharto berhasil membangun fasilitas nuklir
di berbagai tempat itu di samping karena situasi bangsa yang kondusif, juga
berkat dukungan Prof DR Ir BJ Habibie dan kelompok ilmuwannya yang menjadi
arsitek dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK Nuklir dengan visi
dan misi yang transparan, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Sebenarnya
pada Era Presiden Soeharto Indonesia sudah bisa membangun PLTN namun sebelum
terealisir, Soeharto keburu turun. Di era Presiden SBY dilanjutkan dengan
kelengkapan berbagai peraturan perundang-undangan.
Terkait dengan
pembangunan PLTN sebagai salah satu muara dari ide dasar Bung Karno dalam
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK Nuklir yang diawali dengan
membangun Reaktor Nuklir pertama di Bandung sebagaimana ditegaskan di atas,
posisi Indonesia dewasa ini sebagaimana penilaian Tim Ahli IAEA (International
Atomic Energy Agency) yang bermarkas di Wina, dalam kunjungannya akhir tahun
2009 menyatakan bahwa Indonesia telah sangat memenuhi syarat untuk membangun
PLTN, karena berbagai sarana dan prasarana telah tersedia mulai dari
Kelembagaan, Peraturan Perundang-undangan, SDM, Berbagai fasilitas IPTEK Nuklir,
beberapa alternatif tapak. Tinggal satu syarat yang belum dipenuhi, syarat mana
sangat mutlak diperlukan karena menjadi penentu. Syarat itu adalah Keputusan
Pemerintah untuk Indonesia Go PLTN.
Dalam suasana Peringatan HUT ke- 65 TNI
dan terkait dengan peran TNI, bangsa Indonesia masih diperhadapkan pada
masalah-masalah mendasar menyangkut masalah ketertiban, keamanan, keutuhan dan
kedaulatan NKRI, keberadaan TNI yang mengkhawatirkan dari segi kekuatan,
persenjataan dan keutuhan/kekompakan, masalah perbatasan dan teroris. Terkait
dengan masalah tersebut, maka seluruh prajurit TNI diingatkan kembali dengan
doktrin Jenderal Besar Sudirman yang mengatakan bahwa TNI adalah Tentara Rakyat,
Tentara Kebangsaan dan Tentara Pejuang. Lanjut beliau mengingatkan bahwa
"satu2nya milik nasional yang tetap utuh dan harus tetap utuh adalah TNI." Semua
tantangan yang dihadapi TNI dewasa ini baik di dalam dirinya maupun dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dapat diatasi dengan
sukses apabila jatidiri TNI sebagaimana pesan dari Jenderal Besar Sudirman
menjadi darah daging setiap insan prajurit TNI.
Disisi lain berbagai
persoalan kesejahteraan bangsa yang ditandai dengan berbagai kesenjangan yang
terus menganga di berbagai strata masyarakat yang mengundang berbagai konflik di
akar rumput, mengingatkan kita pada pesan Bung Karno yaitu "Bangsa yang Besar
adalah Bangsa yang Menghargai Para Pahlawannya". Apakah persoalan bangsa yang
kita hadapi dewasa ini baik yang tidak wajar, tidak masuk akal maupun yang tidak
waras, karena kita lupa bahkan mengkhianati jasa, dan amanat para pahlawan kita
termasuk bidang Nuklir? Dirgahayu TNI semoga TNI kembali kokoh, kuat dan
perkasa.
Penulis adalah mantan Anggota DPR/MPR dan Pengurus HIMNI(Himpunan
Masyarakat
Nuklir Indonesia) dan IEN (Institut Energi Nuklir)
 


Nasihat Buya Hamka

 

 

Mudah-mudahan ada manfaatnya...

"Berapa banyak kita banggakan sejarah, sedikit-sedikit sejarah kebesaran Islam, sejarah ulama Islam, sejarah kemenangan Islam. Dan semuanya itu memang benar, tetapi semuanya adalah bekas usaha umat yang telah lalu. Kalau mereka beroleh pahala dari usaha itu, tidaklah kita yang datang di belakang ini yang akan menerimanya. Kita hanya menerima bekas dari usaha kita sendiri. Adalah amat membosankan membangga-banggakan zaman yang telah lampau, dari usaha orang lain sehingga masa hanya habis dalam cerita, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti dan usaha sendiri. Inilah penyakit umat yang telah masuk ke dalam lumpur. Kata pepatah ahli syair: "Orang muda sejati ialah yang berkata: Inilah aku. Bukanlah orang muda sejati yang berkata: Bapakku dahulu begini dan begitu."

(Hamka, Tafsir Al-Azhar).

Mereka itu adalah umat yang telah berlalu; bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. (Qur'an 2:134, 141)

=aco=

__._,_.___

Senin, 04 Oktober 2010

Kisah Sang Maestro Matsushita

Kisah Sang Maestro Matsushita

Sekarang ini, kita semua tahu 'krisis ekonomi'. Walau sudah berlalu,
gemanya masih terasa sampai saat ini. Pengaruhnya terhadap cara hidup,
luar biasa besarnya.

Kalangan atas, berguguran. Kalangan menengah ke bawah,
pontang-panting. Kerusakan yang ditimbulkan tidak kita ragukan lagi.
Tapi ... terbayang tidak, situasi yang lebih gawat daripada krisis ?

Di tahun 1929, pernah terjadi 'depresi ekonomi global'. Wall Street
menukik tajam tak terkendali. Surat saham tak lebih nilainya seperti
kertas biasa. Saat itu, General Motor terpaksa mem-PHK separo dari
92.829 karyawannya. Perusahaan besar maupun kecil bangkrut. Jutaan
orang menjadi pengangguran. Jutaan orang kelaparan. Daya beli turun
bersama harga dan lowongan pekerjaan.

Malam menjadi gelap gulita. Kepanikan terjadi di mana-mana. Toko yang
masih bertahan, menghentikan pembelian dari pabrik karena gudang sudah
penuh dengan barang yang tidak terjual.

Saat itu, Konosuke Matsushita yang memproduksi peralatan listrik
bermerek National dan Panasonic baru saja merampungkan pabrik dan
kantor dengan pinjaman dari Bank Sumitomo.

Kondisi badannya sering sakit-sakitan akibat gizi yang kurang dimasa
kanak-kanak, ditambah lagi dengan kerja 18 jam sehari, 7 hari seminggu
selama 12 tahun merintis usahanya. Hanya semangat hiduplah yang
membuatnya masih bernapas.

Dengan punggung bersandar ke tembok rumah, Matsushita mendengarkan
laporan tentang kondisi perekonomian yang terus memburuk ketika
manajemennya datang menjenguk. Lalu bagaimana tanggapannya?

"Kurangi produksi separonya, tetapi JANGAN mem-PHK karyawan. Kita akan
mengurangi produksi bukan dengan merumahkan pekerja, tetapi dengan
meminta mereka untuk bekerja di pabrik hanya setengah hari.

Kita akan terus membayar upah seperti yang mereka terima sekarang,
tetapi kita akan menghapus semua hari libur. Kita akan meminta semua
pekerja untuk bekerja sebaik mungkin dan berusaha menjual semua barang
yang ada di gudang."

Perintah ini bagi anak buahnya sama anehnya dengan depresi ekonomi itu
sendiri. Kok bisa terjadi, yah ?

Dalam situasi begitu, sangatlah masuk akal jika perusahaan mem-PHK
karyawan demi efisiensi.

Namun Matsushita karena keyakinannya pada sang kebajikan sudah mantap,
demi kelangsungan hidup anak-istri karyawannya, akhirnya mampu
menghasilkan terobosan yang manusiawi pada masa depresi ekonomi
tersebut.

Kebajikan Matsushita terhadap karyawannya mendapatkan hasil yang manis
16 tahun kemudian dari karyawan yang pernah ditolongnya. Ia menuai
buah kebajikannya sendiri.

Ketika Perang Dunia II berakhir, Jenderal Douglas McArthur yang
mengendalikan Jepang, menangkapi semua pengusaha Jepang untuk diadili
karena keterlibatan mereka selama perang.

Pada kurun 1930-an, para pengusaha Jepang, termasuk Matsushita,
mendapat tekanan rezim militer Jepang saat itu untuk memproduksi
senjata dan logistik militer lainnya. Maka Matsushita pun ikut
ditangkap.

Sekitar 15.000 pekerja bersama keluarganya membubuhkan tanda tangan
petisi pembelaan untuk Matsushita!!!

Jenderal McArthur pun tercengang oleh petisi tersebut dan akhirnya
membebaskan Matsushita.

Tidak ada pemilik usaha dan pimpinan industri sebelum perang dunia
kedua yang diizinkan McArthur kembali ke pekerjaannya kecuali
Matsushita.

Demikianlah Matsushita dapat terus memimpin perusahaannya sampai
menjadi raksasa elektronik dunia, dan baru pensiun ada tahun 1989 pada
usia 94 tahun.

Ketika Matsushita meninggal tahun 1990, bukan cuma para pebisnis yang
berduka cita. Presiden Amerika saat itu, George Bush (Senior) pun
turut berduka.

Matsushita berhasil membangun dirinya melewati ambang batas pengusaha
yang umumnya selalu lapar duit dan haus fulus serta menjadi pribadi
yang humanis dan filsuf yang sangat peduli terhadap kemanusiaan.

Bagi Matsushita, uang bukanlah tujuan. Meskipun butuh uang tetapi uang
bukanlah segala-galanya. Baginya, uang adalah sarana untuk melakukan
kebajikan.

Itu sebabnya, beliau tidak pernah menggigit orang, main curang, atau
merebut jatah orang lain. Matsushita yakin bahwa kalau kita tidak
jahat dan terus berbuat baik maka kejahatan akan menjauhi kita dan
kebaikan akan melindungi kita.




Rabu, 29 September 2010

Ekologi-Politik Pesisir


http://cetak.kompas.com/read/2010/09/25/03082957/ekologi.politik.pesisir

EKOLOGI-POLITIK PESISIR

Oleh :

ARIF SATRIA

Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB; Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4)

Tanggal 24 September 2010 ini adalah tepat setengah abad Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) No 5/1960. Hal yang sering terlupakan adalah bahwa UU PA juga mengatur tentang hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan (Pasal 16 dan 47). Air yang dimaksud adalah perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Salah satu spirit penting dalam UU PA adalah adanya pengakuan negara atas hak ulayat yang dimiliki masyarakat, baik hak pemanfaatan maupun hak pengelolaan. Di wilayah pesisir, kedua jenis hak tersebut penting sebagai prasyarat menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Hanya saja masalahnya adalah bahwa kedua jenis hak tersebut seringkali diabaikan. Kerusakan sumberdaya pesisir maupun konservasi yang sentralistik akan berdampak pada tak berfungsinya hak-hak mereka. Bagaimana upaya memperkuat kembali hak-hak masyarakat pesisir tersebut sesuai spirit UU PA?

Tragedy of Enclosure

Dulu Hardin mengeluarkan istilah tragedy of the commons, sebagai gambaran dampak dari ketidakjelasan hak-hak penguasaan sumberdaya karena sumberdaya tersebut bersifat akses terbuka (open access) yang kemudian menyebabkan kerusakan sumberdaya. Namun, kini ketika hak-hak penguasaan semakin jelas, yang mestinya masalah kerusakan sumberdaya bisa diatasi, ternyata kerusakan tersebut tetap terjadi. Dalam ekologi-politik, masalah ekologi tersebut bukanlah masalah teknis, tetapi lebih merupakan akibat dari tatanan politik dan ekonomi yang ada serta proses politik dari aktor-aktor yang berkepentingan. Inilah yang disebut Bryant dkk (2001) sebagai bentuk "politicised environment".Aktor yang dominan umumnya adalah negara dan swasta besar. Ternyata dominasi ini justru menyebabkan apa yang oleh Bryant sebagai tragedy of enclosure, yakni sebuah tragedi akibat dominasi negara dan swasta yang menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan makin dibatasi. Melemahnya akses inilah yang membuat masyarakat makin marjinal. Dari sinilah Bryant membuat tesis baru bahwa: (a) biaya dan manfaat yang terkait dengan perubahan lingkungan dinikmati para aktor secara tidak merata, (b) distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata tersebut mendorong terciptanya ketimpangan sosial ekonomi, dan (c) dampak ketimpangan sosial ekonomi tersebut merubah relasi kekuasaan antar aktor.Nah, apakah

tragedy of enclosure juga terjadi di wilayah pesisir, dan bagaimana mengatasinya ?

Politik Pesisir

Tentu wilayah pesisir tak bisa lepas dari tragedi ini. Praktek kegiatan pertambangan oleh swasta di wilayah pesisir terbukti memperlemah akses nelayan untuk melaut karena lautnya yang tercemar. Juga rencana adanya kluster perikanan berupa konsesi khusus bagi segelintir pengusaha perikanan bisa berdampak pada melemahnya hak-hak nelayan. Begitu pula praktek konservasi laut yang sentralistik bisa membatasi akses nelayan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan. UU No 5/1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati masih sangat sentralistik dan minim pengakuan terhadap eksistensi hak-hak masyarakat pesisir.

Tragedi ini mestinya bisa diakhiri dengan legislasi pesisir yang populis. Kini pemerintah sudah punya UU No 27/2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kini dalam proses revisi. Diharapkan revisi tersebut bisa menggunakan spirit UU PA, sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, bagaimana revisi UU 27/2007 bisa memperkuat posisi masyarakat dalam berbagai proses perencanaan pesisir, yaitu : (a) rencana strategis, (b) rencana zonasi, (c) rencana pengelolaan, dan (d) rencana aksi untuk pengelolaan pesisir. Rencana zonasi – yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) -- merupakan titik paling kritis karena memuat peruntukan wilayah pesisir. Proses perencanaan pesisir itu bukan merupakan arena yang netral, tetapi merupakan arena kontestasi kepentingan antar pelaku. Karena itulah, persoalan kritis berikutnya adalah bagaimana memperkuat akses masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan zonasi, sehingga menjamin akses mereka pada pemanfaatan sumberdaya. Nelayan dalam posisinya seperti sekarang ini sering merupakan aktor terlemah sehingga diduga sulit untuk bisa dominan dalam pengambilan keputusan zonasi. Bila posisinya lemah, nelayan berpotensi menjadi korban.

Kedua, meninjau kembali pasal tentang Hak Pemanfatan Perairan Pesisir (HP-3) yang saat ini bisa berlaku untuk masyarakat dan swasta selama 20 tahun dan bisa dialihkan serta diagunkan. Ada kekuatiran dengan berlakunya pasal ini akan terjadi "komoditisasi" perairan pesisir, dan tidak mempertimbangkan hak asal usul masyarakat adat. Padahal ada sejumlah hak yang sebenarnya melekat pada masyarakat adat. Begitu pula menurut UU PA, sumber-sumber agraria seperti tanah dan air memiliki fungsi sosial, sehingga mestinya tidak bisa diprivatisasi secara monopolistik oleh swasta.

Ketiga, memperkuat Pasal 61 yang menegaskan bahwa pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearian local atas wilayah pesisir dan pulau kecil yang dimanfaatkan secara turun temurun. Pasal ini bagus sekali, sehingga perlu diperkuat dan dielaborasi pada peraturan turunanya untuk implementasi. Karena itulah pemberdayaan masyarakat pesisir tidak semata pada ekonomi, tetapi juga penguatan posisi politik mereka melalui penjaminan hak-hak agar mampu mengartikulasikan dan mempertahankan kepentingannya dalam setiap kontestasi. Bila kita masih yakin bahwa kita adalah bangsa bahari, maka jaminan terhadap hak-hak masyarakat pesisir itu merupakan suatu keniscayaan.


Powered by Telkomsel BlackBerry®

Senin, 20 September 2010

[kisunda] Urang Sunda Jadi Presiden

Urang Sunda Jadi Presiden

Oleh Jamaludin Wiartakusumah

Belakangan ini muncul berbagai upaya meningkatkan peran urang Sunda di
pentas politik nasional. Lingkung Seni Sunda Institut Teknologi Bandung,
misalnya, Juni lalu di Aula Timur ITB, menggelar acara bincang-bincang
dengan tema "Getih Sunda Solusi Konspirasi Zaman". Gagasan besarnya,
bagaimana urang Sunda mampu memberikan kontribusi positif lebih banyak
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang rudet ini.

Muara semua itu adalah kerinduan melihat urang Sunda menjadi presiden.
Level tertinggi yang pernah dicapai adalah perdana menteri (Ir H Djuanda)
dan wakil presiden (Umar Wirahadikusumah).

Apakah urang Sunda bisa menjadi Presiden RI? Tentu bisa dan sangat
mungkin. Sekarang saja yang menjadi presiden itu orang Cikeas. Yang sulit,
urang Sunda menjadi Presiden Tanzania, Sudan, Finlandia, atau Amerika.
Meskipun ada nama Nia di belakangnya, Tanzania tidak ada hubungan dengan
Nia Daniaty, penyanyi cantik yang urang Sunda. Meski namanya hanya
bertukar huruf dengan Sunda, Sudan bukan negara urang Sunda. Sementara
syarat menjadi Presiden Amerika, antara lain, harus lahir di Amerika.

Menjadi Presiden Finlandia juga repot karena orang Sunda mah melafalkan
huruf f, p, dan v cukup dengan pe. Huruf yang disukai orang Sunda adalah e
karena mirip senyuman. Itulah sebabnya, alfabet Sunda punya , e, dan eu.
Etnik lain belum tentu mudah mengucapkan Cicaheum atau Cibeureum dengan
baik dan benar.

Kearifan lokal

Ketika debat menentukan kapan sebaiknya Indonesia merdeka, Hussein
Djayadiningrat, intelektual Indonesia pertama yang meraih gelar doktor,
mengusulkan mendidik bangsa dahulu, baru merdeka. Hussein yang kuliah di
Universiteit Leiden tentu melihat Belanda sebagai acuan.

Sementara Bung Karno yang lama tinggal di Bandung, kuliah di THS (ITB),
menikah dengan Ibu Inggit dan mendirikan Partai Nasional Indonesia,
mengusulkan merdeka dahulu, baru membangun. Untuk meyakinkan hadirin
anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengajukan
argumen berupa adat urang Sunda masa itu. Katanya (kira-kira), "Lihat
orang Sunda, mereka menikah dulu sebelum punya pekerjaan."

Ujang, Asep, dan Entis yang sudah masuk usia nikah, tetapi hidupnya masih
teu pararuguh, oleh orangtua dijodokeun dan dikawinkeun. Mereka
dikondisikan menjadi suami. Maka, muncullah tanggung jawab untuk mencari
nafkah. Model ini sebangun dengan teori mestakung (semesta mendukung)
ciptaan Prof Yohanes Surya, pelatih siswa fisika kelas dunia. Dalam setiap
kondisi, dunia, alam sadar, alam bawah sadar, dan tubuh manusia mempunyai
mekanisme untuk menciptakan atau membangun kondisi yang mendukung.
Barangkali, karena itulah, orang Sunda gampang tersenyum dan tertawa,
tetapi mudah pundung.

Urang Sunda jelas punya potensi untuk menjadi presiden. Yang penting
adalah kemampuan memenuhi persyaratan. Persyaratan formal selain minimal
berumur sekian, di antaranya harus sehat rohani dan jasmani serta orang
Indonesia asli. Keaslian bisa dibuktikan secara genetik lewat tes DNA.
Pastilah di DNA orang Indonesia asli tertera kode Indonesia, seperti kode
IDR untuk rupiah, PK untuk pesawat terbang, KRI untuk kapal perang, 062
untuk telepon internasional, dan .id untuk situs internet.

Bahwa presiden harus ganteng atau cantik memang tidak ada dalam
Undang-Undang Dasar, tetapi melihat tampang presiden yang sudah-sudah, ya
syarat itu sepertinya fardu ain. Maklumlah, presiden kan juga pesohor.
Tampangnya ada di televisi, koran, dinding kantor, sekolah, dan prangko.
Namun, yang di prangko bernasib kurang mujur karena selalu dipukul palu
cap pos. Untuk urusan kasep atau geulis ini, Sunda tidak kekurangan orang.

Mengenal watak, kondisi, dan budaya bangsa adalah keharusan mutlak calon
presiden. Bila dulu bangsa kita terkenal sebagai pejuang, tabah, berani,
pantang menyerah, dan berani hidup susah, sekarang bangsa kita cenderung
mudah sedih alias melankolis melihat tayangan sinetron seraya mulai tidak
peduli pada tetangga sengsara. Kondisi lain, mau gampangnya saja, sebagian
menjadi penggemar bantuan langsung tunai dan beras untuk rakyat miskin,
lalu setiap saat siap menjadi korban tabung elpiji 3 kilogram. Simpati
kita biasanya tumpah pada tokoh protagonis yang lemah. Jadikan diri
sebagai figur yang teraniaya lawan politik, simpati semua orang akan
tertarik.

"Uga" baru

Bung Karno adalah presiden pertama dan proklamator kemerdekaan. Dia pandai
berpidato berapi-api dan menginspirasi banyak orang. Nyalinya luar biasa
besar. Dia berani teriak, "Amerika kita setrika, Inggris kita linggis!"
Malaysia dijadikan bulan-bulanan karena dianggap boneka imperialis
Inggris. Bung Karno terkenal punya selera seni tinggi dan pernah punya
lebih dari satu istri. Perkara nyandung ini mah orang Sunda tentu sudah
khatam.

Barack Obama waktu tinggal di Jakarta katanya suka meniru gaya Pak Harto
berpidato di televisi. Urang Sunda yang hobi memancing punya peluang besar
menjadi presiden karena Pak Harto juga gemar memancing. Media luar
menjuluki Pak Harto "The Smiling General". Soal yang ini mah, orang Sunda
jagonya. Jangankan hanya tersenyum, tertawa ngakak ngabarakatak juga
sangat mahir. Pada zamannya, tidak ada kabar kapal perang atau polisi laut
Malaysia berani cari penyakit dengan ngulampreng ke perairan Indonesia.

Semua orang tahu, Pak Habibie cerdas luar biasa. Kalau saja ada 1.000
orang seperti BJ Habibie, Indonesia akan segera menguasai teknologi tinggi
dan disegani. Namun, anggota Dewan waktu itu anak TK, jadi gagap
teknologi. Gus Dur adalah kiai, tokoh besar Nahdlatul Ulama, figur bapak
bangsa yang disegani. Dengan jurus "gitu aja kok repot", ia punya peluang
membereskan kondisi negeri. Akan tetapi, pemikiran serius tapi santainya
relatif sulit diikuti bangsanya yang terbiasa dengan cara rezim Orde Baru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak Beye berkarier di militer. Oleh
Gus Dur dan lalu Bu Mega, dia diangkat menjadi menteri. Pengalaman di
kabinet dan dicuekin menjadi modal untuk mendirikan Partai Demokrat dan
melejit hingga terpilih menjadi presiden pertama lewat pemilu langsung.
Pak Beye ini merupakan doktor dari Institut Pertanian Bogor, santun dan
pintar mencipta lagu serta menyanyikannya. Selama menjadi presiden, sudah
beberapa album dihasilkan. Orang Sunda yang penyanyi bisa usaha sambilan
meniru Pak Beye ini.

Pertanyaan kritis mengapa urang Sunda belum ada yang menjadi presiden,
kita tunggu sampai ada calon yang mau, dipinang partai peserta pemilu, dan
terpilih. Sementara itu, pertanyaan kenapa urang Sunda harus menjadi
presiden perlu diajukan. Kalau masih heurin ku letah, tentu sulit membuat
kebijakan dan terobosan besar. Mekanisme kontrol kualitas khas Sunda,
yaitu bisi ngerakeun, tentu akan menghambat munculnya urang Sunda maju
menjadi calon presiden.

Yang penting sekarang, untuk menyemangati peningkatan kualitas manusia
Sunda agar lebih mampu berperan di segala bidang, formula Jayabaya
mengenai nama pemimpin nasional, yaitu Notonegoro, perlu didampingi uga
baru, seperti Indonesia jaya mun presidena urang Sunda!

JAMALUDIN WIARTAKUSUMAH Dosen Desain Itenas

?dimuat KOMPAS jawa barat 18 september 2010 ?

__._,_.___